Per 1 Januari 2014, PPh 21/26 dilapor menggunakan form 1721 yang baru

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri. Pemotongan atas PPh 21 dilakukan setiap bulan dan Pelaporannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 1721.

Pada tanggal 18 April 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Perbedaan antara form SPT 1721 yang sebelumnya (berlaku sampai 31 Desember 2013) dengan yang terbaru (berlaku mulai 1 Januari 2014) dapat dilihat dari empat kategori di bawah ini:

Perbedaan dari bentuk dan isi formulir

Formulir SPT 1721 yang sebelumnya terdiri atas :

1. Formulir 1721 induk
2. Formulir 1721-I - mengenai daftar pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap / penerima pensiun
3. Formulir 1721-II - mengenai daftar pegawai tetap yang masuk, keluar, dan baru mempunyai NPWP
4. Formulir Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 / 26 Tidak Final
5. Formulir Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 / 26 Final

Sedangkan Formulir SPT 1721 yang baru terdiri atas :

1. Formulir 1721 induk
2. Formulir 1721-I - mengenai daftar pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap / penerima pensiun
3. Formulir 1721-II - mengenai daftar pemotongan PPh 21 (tidak final) / PPh 26
4. Formulir 1721-III - mengenai daftar bukti pemotongan PPh 21 (final)
5. Formulir 1721-IV - mengenai daftar surat setoran pajak (SSP) dan bukti pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh 21/26.
6. Formulir 1721-V - mengenai daftar biaya (disampaikan hanya pada masa Desember oleh WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, contoh: perusahaan cabang yang terdaftar di KPP berbeda)

Pada SPT 1721 sebelumnya, daftar biaya oleh WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan dibuat sendiri oleh Perusahaan dengan bentuk yang bebas. Sedangkan pada SPT 1721 yang baru, daftar biaya tersebut telah disediakan formatnya oleh DJP melalui formulir 1721-V.

Pada SPT sebelumnya, WP tidak merekapitulasi SSP dan bukti Pbk. Sedangkan pada SPT 1721 yang baru, SSP dan bukti Pbk akan direkapitulasi dan dilaporkan melalui formulir 1721-IV.

Perbedaan dari perlakuan formulir 1721-I

Pada SPT 1721 sebelumnya, Formulir 1721-I hanya dilampirkan satu kali pada pelaporan SPT 1721 masa Desember. Isi dari formulir tersebut adalah berupa daftar pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap selama satu tahun pajak.

Sedangkan pada SPT 1721 yang baru, Formulir 1721-I dilampirkan pada pelaporan SPT 1721 masa setiap bulannya. Isinya mengenai daftar pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap selama satu masa (bulan) pajak yang bersangkutan. Khusus masa pajak Desember, Formulir 1721-I dilampirkan sebanyak dua lampiran, yaitu :

1. Formulir 1721-I (untuk Satu Masa Pajak) - berisi daftar pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap selama bulan Desember
2. Formulir 1721-I (untuk Satu Tahun Pajak) - berisi daftar pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap selama setahun dari Januari sampai dengan Desember.

Perbedaan dari penomoran bukti potong

Pada SPT 1721 sebelumnya, tidak ada format baku dari nomor bukti potong. Pemotong pajak bebas menentukan format bukti potong sesuai dengan kebijakannya.

Pada SPT 1721 yang baru, DJP menyeragamkan format bukti potong. Sehingga tidak ada perbedaan format antar pemotong pajak. Kemudian nomor bukti potong tersebut berurutan dari awal Januari sampai akhir Desember.


Perbedaan dari formulir bukti pemotongan PPh 21 (tidak final dan final)

Pada SPT 1721 sebelumnya, kategori jenis penghasilan yang dipotong PPh 21 disajikan dalam formulir bukti pemotongan PPh 21 tersebut. Pemotong pajak hanya menuliskan jumlah penghasilan dan PPh 21 yang dipotong pada kategori jenis penghasilan yang sesuai.

Pada SPT 1721 yang baru, Pemotong pajak menulis sendiri kategori jenis penghasilan yang dipotong PPh 21 melalui nomor kode obyek pajak. Dalam bukti pemotongan PPh 21 yang baru tersebut, DJP menyediakan kolom yang berisi keterangan kode obyek pajak.

Link Download Bentuk Formulir SPT 1721 dan Petunjuk Pengisian

Teknik Pelaporan SPT Masa 1721.

SPT Masa 1721 dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan/atau e-SPT.

SPT Masa 1721 dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal:

• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Sedangkan, SPT Masa 1721 dalam bentuk e-SPT WAJIB digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam hal:

• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Pemotong PPh 21/26 yang telah menyampaikan SPT Masa 1721 dalam bentuk e-SPT, tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa 1721 dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) untuk masa-masa pajak berikutnya.

SPT Masa 1721 dapat disampaikan oleh pemotong pajak dengan cara:

• langsung ke KPP atau KP2KP
• melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP
• melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP
• e-filing

Dalam hal SPT Masa 1721 disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), maka pemotong pajak melaporkan SPT 1721 induk dan tidak perlu dilampiri dengan:

• Formulir 1721-I, jika tidak ada pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap / penerima pensiun
• Formulir 1721-II, jika tidak ada pemotongan PPh 21 (Tidak Final) dan 26
• Formulir 1721-III, jika tidak ada pemotongan PPh 21 (Final)
• Formulir 1721-IV, jika tidak ada penyetoran atau pemindahbukuan PPh 21/26
• Formulir 1721-V, jika pemotong pajak tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Badan
• Formulir 1721-VI, yaitu bukti pemotongan PPh 21 (Tidak Final) dan 26
• Formulir 1721-VII, yaitu bukti pemotongan PPh 21 (Final)
• Formulir 1721-A1, yaitu bukti pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap / penerima pensiun
• Formulir 1721-A2, yaitu bukti pemotongan PPh 21 atas PNS / TNI / Polri / Pejabat Negara

Dalam hal SPT Masa 1721 disampaikan dalam bentuk e-SPT, maka pemotong pajak menyampaikan softcopy e-SPT dalam CD atau Flashdisk dan dilampiri  SPT 1721 induk dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).

Apabila setelah berlakunya penggunaan SPT yang baru (Per 1 Januari 2014), terdapat penyampaian atau pembetulan atas masa pajak sampai November 2013, maka form SPT Pembetulan yang digunakan adalah form SPT yang baru.

Apabila setelah berlakunya penggunaan SPT yang baru (Per 1 Januari 2014), terdapat penyampaian atau pembetulan atas masa pajak Desember 2013, maka:

• bila penyampaian atau pembetulan dilakukan sampai tanggal 20 Januari 2014, maka form SPT yang digunakan adalah form SPT yang lama.
• bila penyampaian atau pembetulan dilakukan setelah tanggal 20 Januari 2014, maka form SPT yang digunakan adalah form SPT yang baru.

Peraturan-Peraturan terkait atas materi ini :

• PER No.14/PJ/2013